Foto : Istimewa
Lombok Tengah, SUARA || KITA— Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar hearing serius di Aula DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terkait dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Umum GMPRI NTB, Rindawanto Evendi, menegaskan bahwa program ini sarat dengan permainan dan merugikan masyarakat.
Hearing yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Loteng, Wirman Hamzani, berlangsung kondusif. Hamzani menekankan pentingnya kehadiran Kepala Dinas terkait dalam setiap undangan rapat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. “Besok-besok jika kepala Dinas yang bersangkutan tidak hadir ketika kita undang, dan terus-terusan diwakili, kita jangan lanjutkan rapat sampai kepala dinasnya yang langsung hadir,” tegas Hamzani.
Dalam pemaparannya, Rindawanto Evendi, yang akrab disapa Rindhot, tanpa ragu menyebutkan keterlibatan salah satu anggota DPRD Loteng, Saipul Muslim. Menurut Rindhot, kualitas MBG yang disalurkan kepada penerima manfaat tidak sesuai karena adanya “sunatan” anggaran yang signifikan. Pemilik dapur penyedia MBG diduga harus mengeluarkan biaya fantastis kepada Saipul Muslim sejak proses pendirian dapur hingga realisasi program.
“Ya wajar lah pemilik Dapur memberikan makanan yang tidak sesuai kepada penerima manfaat, karena uangnya sudah disunat duluan. Ya pasti dong pemilik dapur mencari untung serta memikirkan bagaimana cara mengembalikan modalnya,” jelas Rindhot.
Lebih lanjut, Rindhot juga menyoroti keabaian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, dan Dinas Ketenagakerjaan. Selama program MBG berjalan, ketiga instansi ini terkesan acuh terhadap kualitas makanan yang diberikan sejumlah dapur di Loteng yang dinilai sangat tidak sesuai. Selain itu, kondisi kerja yang melampaui jam kerja namun tidak terhitung lembur juga menjadi sorotan.
“Lalu apa tugas bapak ibu selaku abdi rakyat? Apakah terlalu asyik dengan fasilitas kursi empuk dan ruang ber-AC yang dibuat dari pajak Rakyat? Mestinya Badan Kehormatan DPRD Loteng lebih peka dengan keluhan rakyat, panggil jika ada anggotanya,” tanya Rindhot, mendesak agar Badan Kehormatan DPRD Loteng segera menindaklanjuti keluhan ini dan memanggil anggota yang diduga terlibat.
GMPRI NTB mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas dugaan mafia MBG ini demi keadilan bagi masyarakat penerima manfaat dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.(Red)
Post Views: 3
